“Melalui Camat sudah kita rapatkan berkali-kali, arahannya adalah Pemda meminta seluruh Desa untuk membentuk dan menyiapkan penyertaan modal 20 persen dari pagu Dana Desa untuk ketahanan pangan, tapi dikelola melalui BUMDes,” katanya, Jumat (21/2).
Irsal menjelaskan, peruntukan pembentukan BUMDes ini diperbolehkan dalam dua kategori, yakni BUMDes di dalam Desa, atau bisa juga BUMDes bersama dalam satu kecamatan.
“Jadi BUMDes ini diharapakan menjadi pemasok bahan baku untuk menunjang Program Ketahanan Pangan. Kita harapkan BUMDes ini ketika ada modal bukan langsung habis, tapi ketika ada modal, ini harus berputar,” jelasnya.
Irsal menyebut tahapan pembinaan dalam program Ketahanan Pangan ini dipastikan akan ada pembinaan dan pelantihan bagi kepala desa dan perangkatnya, karena program ini masih baru.
“Seperti peningkatan kompetensi, atau semacam penyuluhan dan pelatihan agar kepala desa dan perangkatnya menguasai ilmunya, ini akan tetap kita lakukan. Ini nanti dibuat langsung di desa,” ucapnya.
Irsal berharap kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Madina agar dalam pengelolaan Dana Desa tetap mengacu pada program prioritas yang tertuang dalam Permendes.
Kemudian, kepala desa juga diharapkan harus bisa membatu progam kesejahterakan masyarakat di Desa masing-masing, dan juga lebih meningkatkan pembangunan padat karya tunai yang melibatkan masyarakat Desa.
“Meskipun pada tahun 2025 ini ada kebijakan efisiensi anggaran, tapi Desa tidak kena. Jadi diharapkan agar bekerja lebih maksimal dalam membenahi Desa,” tutup Irsal Pariadi.
Terpisah, Camat Panyabungan Miswaruddin Pulungan mengaku arahan dari Dinas PMD untuk pembentukan BUMDes sudah disampaikan kepada masing-masing kepala desa di Kecamatan Panyabungan. Sebagian Desa akan melakukan revisi pengurus BUMDes melalui Peraturan Desa.
“Kalau BUMDes bersama, untuk Kecamatan Panyabungan tidak ada. Kita dari kecamatan sudah menyampaikan agar BUMDes di Desa kembali diaktifkan dalam mendukung program ketahanan pangan,” ungkap Miswar, Sabtu (22/2).
(Red)
