Perihal : Tolak makanan bergizi Gratis, se-tanah air Papua
Sehubungan Dengan Adanya Program Presiden PRABOWO-GIBRAN Dari 100 Hari Kerja Mengumumkan Bahwa Pemerintah Akan Melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis Mulai Pada TGGL 6 Januari 2025. Dengan Alokasi Dana 20% Persen Dari Total Rp 71 Triliun Anggaran Untuk Program Tersebut Sepanjang Tahun 2025.
Sebenarnya Dalam Program Menu Makan Bergizi Gratis Terdapat Kenyangkalan Besar jika dilihat dari Ketentuan/Aturan Medis Yang Menyaatakan Bahwa Mengkonsumsi Makanan Dengan Kadar Lemak Jenuh Yang Tinggi Seperti Kentang Goreng, Burger Keju, Nugget Ayam, Makanan Manis Dan Makanan Lainnya Dapat Mengganggu Daya Ingat Dan Pembelajaran Pada Siswa. Kadar Glukosa Tinggi Ini Membuat Tubuh Mulai Mati Saat Memproses Makanan.
Pola Makan Tinggi Glukosa Secara Teratur Dapat Menyebabkan Kerusakan Pada Mata, Ginjal, Pembuluh Darah, Dan Saraf. Efek Samping Lainnya Yang Akan Dirasakan Anak Adalah Cepat Marah, Lesu Dan Kurang fokus, hingga Berdampak Pada Prestasi Anak Disekolah Menurun.
Sesuai UU No 23 tahun 1992 Pasal 20 perbaikan Gizi, dan Pasal 21
(1) Pengamanan makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar atau persyaratan kesehatan.
(2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label.
Berdasarkan UU diatas yang menjadi alasan dan pertanyaan saat ini adalah mengapa tidak ada rekomendasi dari keterlipatan ahli gizi makanan, bahkan tidak ada survei yang dilakukan oleh keterlibatan dinas Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) dan dalam program menu makan gizi gratis (MGG) tidak ada ijin dari BPOM dan kesehatan yang mengijinkan bahwa menu tersebut halal.
Apa lagi kita lihat dari kematian masal di Provinsi tengah dimana akibat santapan makan menu Gratis 40 siswa SD dikabarkan meninggal sampai saat ini menjadi sorotan publik dan faktanya belum ada titik semu penyelesaian
Hal ini jika dibandingkan dengan kondisi kota dan provinsi Papua pegunungan sampai papua tengah bahkan 6 provinsi di papua adalah terpencil, namun sulit medapatkan dukungan publik karena daerah papua adalah daerah yang tertinggal dari media, pembelahan hukum, dan lainya. sehingga perlu ada penolakan program makan siang gratis.
Mengingat dengan beberapa alasan yang mengatakan bahwa program Menu Makan Gratis tidak ada rekomendasi atau kajian dari ahli Gizi, ahli BPOM, ahli kesehatan dan ahli lainya, maka kami himpunan mahasiswa provinsi Papua dan provinsi Papua tengah tolak santapan menu makan gratis di sekolah karena sekolah bukan warung makan tetapi sekolah tempat belajar dan yang Dibutukan siswa adalah pendidikan gratis dan bantuan beasiswa.
Apabila di kemudian hari atau bulan, Tahun, adik-adik kami SD, SMP, SMA akan kenah dampak Negatif, Soal menu makanan bergizi gratis ini maka, kami menuntut lebih keras kepala pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat.
Adapun poin tuntutan kami sebagai berikut:
1. Kami mahasiswa HMPT se- Sorong raya menolak tegas program ( MBG) Di seluruh tanah Papua
2. Kami meminta Sarana dan prasarana yang menandai se-tanah Papua
3. Kami meminta program pendidikan Gratis se-tanah Papua
Demikian tuntutan kami ini wujud pemberitahuan kepada publik dan atas kerja sama yang baik diucapkan terimakasih
KORLAP UMUM
MESAK HELUKA
Penanggung Jawab
Himpunan mahasiswa papua tengah dan papua pegunungan di PBD kota study sorong
Mesak kobay
KETUA
Reporty : Saranus kogeya
Sumber:neodetik.news
