Jakarta,detiksatu.com|| Kebijakan nasional tidak menyelesaikan masalah struktural di Papua. Hal ini ia sampaikan ketika membacakan kesimpulan hasil riset buku Gagal Menyentuh Akar Konflik dalam Balutan Ilusi Pembangunan yang dikeluarkan Kontras.dalam keterangannya kepada wartawan (10/4/25)
Menurut Anies , berbagai kebijakan justru makin menegaskan kentalnya kepentingan pusat, bukan kepentingan Papua Pegunungan.
Lebih aneh lagi banyak agenda yang terkesan sangat dipaksakan walaupun mendapatkan banyak penolakan.
Hal itu tercermin dalam gelombang yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP), bukan hanya di Papua saja.
“Kebijakan pemerintah pusat justru memiliki kecenderungan diarahkan pada akselerasi agenda, khususnya eksploitasi sumber daya alam dan dalih stabilitas keamanan,” kata Anies Baswedan
Menurutnya , pola pengambilan kebijakan selama ini akhirnya berbuah pada kesan sentralistis, elitis, teknokratik, dan birokratis. “Proyek-proyek dengan label NKRI harga mati dan pembangunan untuk kesejahteraan, dipaksakan pemerintah pusat walaupun tak berimplikasi signifikan pada penyelesaian konflik di Papua Pegunungan,” ujar Anies
Oleh karenanya, Kontras mendesak agar Presiden Prabowo bersama DPR RI mengganti pola pengambilan keputusan di Papua, terlebih yang bersifat strategis.
Pola-pola buruk seperti halnya pemaksaan kebijakan, merasa paling tahu, tergesa-gesa, dan serampangan harus dihentikan.
“Pemerintah harus memperbaiki penyelenggaraan kebijakan secara tulus, terbuka, transparan, dan akuntabel,” kata Anies
UU Otsus Papua Bab 19 mengatur tentang Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup. Sayangnya, sudah 17 tahun UU Otsus berjalan, tetap tidak mampu membendung eksploitasi SDA Papua, justru malah makin menggila.
Orang Papua sendiri jadi penonton, penikmat terbesar adalah korporasi. Mengapa bisa terjadi?
Problematik Papua
Papua merupakan salah satu wilayah Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Kekayaan alam didapat terutama dari sektor tambang dan migasnya. Ironisnya, limpahan SDA di Papua ternyata tidak membawa berkah bagi masyarakat setempat.
Bahkan, negeri berlimpah kekayaan alamnya ini malah termasuk wilayah termiskin di Indonesia. Padahal, di wilayah ini, tambang emas terbesar di dunia PT Freeport Indonesia berada.
Eksplorasi minyak di Teluk Bintuni dan pembukaan lahan besar besar terkait program MIFEE juga tidak membawa kemajuan yang berarti bagi masyarakat Papua. Tidak mengherankan, di tengah limpahan kekayaan alam yang seharusnya menjadi berkah, justru yang dituai adalah rasa tidak aman.
Berbagai konflik atas pengelolaan SDA di Papua muncul sebagai akibat arogansi negara dan kesewenang-wenangan perusahaan nasional maupun swasta asing dalam mengeksploitasi SDA dan tidak memperhatikan keadilan dalam hal distribusi hasil-hasilnya.
Hingga periode kedua pemerintahan Prabowo pemerintah dinilai masih belum bisa menyelesaikan problematik di Papua.
Di antaranya seperti yang dinyatakan pihak Kontras tadi bahwasanya pemerintah perlu mengubah pendekatan permasalahan Papua dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan yang lebih humanis karena selama ini pemerintah tidak bisa menyelesaikan problematik struktural di Papua.
Selama ini, pemerintah hanya melakukan pendekatan keamanan dengan berbalut pembangunan infrastruktur. Yang dilakukan pemerintah selama ini dinilai tidak menyelesaikan problem struktural. Di antaranya masalah eksploitasi SDA, diskriminasi, hingga soal disintegrasi.
Pemerintah memang sudah memberikan otoritas khusus bagi Papua, tetapi ternyata problematik Papua ini tidak terselesaikan juga.
Masalah Papua dibiarkan berlarut-larut. Tidak ada langkah atau rancangan strategis untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Bahkan, eskalasi dampak dari upaya pemerintah justru lebih menelan banyak korban. Kerap terjadi pula konflik berkepanjangan. Kualitas penduduk asli Papua pun masih rendah, baik dari tingkat pendidikan, ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan lain-lain.
Selesaikan dengan Islam
Papua adalah bagian tidak terpisahkan dari kesatuan Indonesia dan Islam memiliki prinsip untuk senantiasa menjaga kesatuan wilayahnya. Hanya saja, di Papua, problem sudah terjadi sejak awal mula mereka bergabung.
Ini berbeda dengan cara Islam menggabungkan sebuah wilayah untuk masuk ke dalam kedaulatan Daulah Islam. Proses penggabungan ini tentu dengan metode dakwah dan penyadaran. Syariat Islam secara kafah di tengah umat atau di wilayah yang hendak bergabung ini, wajib dijalankan.
Islam sangat mengedepankan bahwa bergabungnya sebuah wilayah adalah kesadaran mereka untuk menjalankan syariat Islam kafah.
Walhasil, hal ini nantinya akan membawa ke pada kemaslahatan. Pembangunan pun akan dijalankan secara merata di berbagai wilayah kekuasaannya dan Khalifah akan memperhatikan betul tentang kesejahteraan rakyatnya, bahkan pemenuhan per individu dari kebutuhan rakyatnya.
Selain itu, wilayah yang bergabung juga akan diberikan fasilitas-fasilitas publik yang mendukung untuk kualitas hidup dan kualitas kebutuhan, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang gratis.
Dalam Islam, pembangunan akan dijalankan secara merata, bukan berdasarkan pendapatan tiap daerah atau potensi ekonomi tiap daerah. Wilayah yang minus akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan wilayah yang secara ekonomi mengalami surplus.
Distribusi harta, kualitas hidup, dan kesejahteraan bisa merata di seluruh penjuru negeri. Inilah yang tidak terjadi dalam era kapitalistik.
Dalam sistem kapitalisme, jika ada wilayah yang memiliki SDA melimpah, biasanya kondisi penduduknya masih miris dan jauh tertinggal dari kualitas penduduk di wilayah yang notabene bukan penghasil SDA yang memadai.
Dengan demikian, seluruh problematik seperti Papua ini hanya akan bisa diselesaikan tatkala pemerintah menjalankan Islam sebagai sebuah ideologi.
Negara akan memiliki otoritas penuh terhadap wilayah-wilayahnya dan tidak diintervensi oleh asing. Negara, yakni luar negeri tidak akan memberikan jalan bagi asing untuk melakukan proses integrasi di wilayahnya.ujarnya
Terlebih lagi, tidak akan membiarkan asing untuk mengeksploitasi kekayaan alam di wilayahnya. Tutup Anies .
Selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin . Semoga Umat Islam di Papua dalam lindungan Allah.
Tim Redaksi
